Aturan Baru Pengangkatan Guru SD

Artikel Terkait:

• Guru SD Dikerahkan Mengajar SMP
• Megawati: Anak Jangan Cuma Disuruh Menghafal

Senin, 22 September 2008 | 21:22 WIB

JAKARTA, SENIN - Pemerintah mengeluarkan aturan baru soal pengangkatan guru SD. Peluang menjadi guru SD tersebut juga dibuka bagi mereka yang memiliki kualifikasi akademik D-IV/S-1 dari program non-Pendidikan Guru SD.

Dalam aturan baru itu pemerintah memperbolehkan lulusan perguruan tinggi kependidikan yang bidang studinya ada di SD bisa diangkat menjadi guru SD. Adapun dari perguruan tinggi umum, peluang tersebut hanya diberikan untuk lulusan Psikologi dan Bimbingan Konseling.

"Banyak daerah yang menemukan kesulitan untuk bisa mengangkat guru berkualifikasi D-IV/S-1 PGSD karena jumlahnya terbatas. Daripada pengangkatan guru SD di bawah standar UU Guru Dosen, akhirnya pemerintah pusat membolehkan ada pengangkatan guru berkualifikasi D-IV/S-1 di luar PGSD," kata Baedhowi, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di Jakarta, Senin (22/9).

Adapun untuk pengangkatan guru SD di daerah terpencil, kata Baedhowi, juga diberikan pengecualian. Kebijakan ini ditempuh karena kebutuhan pengangkatan guru SD di daerah mendesak, namun guru yang memenuhi syarat kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S-1 PGSD dan bersertifikat pendidik tidak tersedia.

Pengangkatan guru SD di daerah terpencil boleh yang berkualifikasi pendidikan D-II, tetapi saat ini sedang mengikuti pendidikan S-1 yang dibiayai pemerintah. Boleh juga guru berkualifikasi D-II yang sedang menempuh pendidikan S-1 secara mandiri atau beasiswa dari sumber lain, tetapi sudah harus menjalani pendidikan selama dua semester.

"Pengangkatan guru di tingkat SD ini memang harus diperketat supaya perbaikan mutu guru bisa mulai dilaksanakan," kata Baedhowi.

ELN

Kualitas Guru di Indonesia Masih Minim

Selasa, 21 Oktober 2008 | 18:18 WIB

JAKARTA, SELASA - Hanya sekitar 41,7 persen yakni 1.143.000 guru yang telah mendapat gelar sarjana (S1) dari jumlah total seluruh guru di Indonesia sekitar 2,7 juta guru. Menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Baedhowi, kualitas pendidik ditingkatkan selain dengan program penyetaraan tapi juga melalui seminar dan pelatihan bagi guru.

Salah satunya yakni Kongres Guru Indonesia (KGI) 2008 yang diadakan Sampoerna Foundation Teacher Institute (SF TI) pada 27-28 November nanti. Baedhowi turut hadir dalam acara konferensi pers yang digelar SF TI di Gedung Sampoerna Strategic, Senin (21/10). "Ini merupakan kerja sama antara SF TI dengan Depdiknas untuk meningkatkan jumlah guru yang berkualitas dan standar kualifikasi guru yang diharapkan akan berdampak pada perkembangan performa siswanya," ujar Baedhowi.

Sedangkan menurut Direktur SF TI Kenneth Cook, KGI tahun ini mengundang pembicara dari berbagai kalangan seperti Mendiknas Bambang Sudibyo. "Kami juga undang pengamat dan praktisi pendidikan terkenal dari dalam maupun luar negeri seperti Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, mantan Presiden SEAMEO Ediberto Jesus, anggota BNSP Edy Tri Baskoro, dan masih banyak lagi," jelasnya.

Selain itu, KGI 2008 juga mengundang para kepala sekolah, guru dan dosen Indonesia untuk menjadi pembicara. "Makalah mereka akan diseleksi oleh tim praktisi pendidikan dari SF TI, lebih dari 100 makalah yang masuk akan dipilih 10 makalah yang sesuai tema dan dapat menjadi inspirasi oleh peserta lain," kata Kenneth.

Mengenai biaya pendaftaran peserta KGI sebesar Rp 600 ribu dan akomodasi Rp 550 ribu, Kenneth menjelaskan biaya tersebut sudah sesuai dengan kualitas materi yang akan disampaikan.

MYS

Januari 2009 Gaji Guru Bersertifikat Naik

Senin, 24 November 2008 | 12:35 WIB

MAKASSAR, SENIN- Para guru dan dosen yang telah bersertifikasi, termasuk mereka yang mengabdi di daerah terpencil, akan menikmati kenaikan gaji mulai Januari 2009.

"Guru yang telah mengantongi sertifikasi akan menerima kenaikan gaji satu kali gaji pokok sedangkan dosen menerima dua kali dari besaran gaji pokok," kata Sesmen Menko Kesra Indroyono Susilo, usai bersama Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo membuka seminar reformasi birokrasi di Hotel Sahid Makassar, Senin (24/11).

Indriyono mengatakan, gaji pokok guru saat ini rata-rata Rp2 juta. Maka setelah mereka memiliki sertifikasi akan menerima tambahan penghasilan satu kali gaji pokok menjadi Rp4 juta setiap bulan.Sedangkan, bagi dosen yang telah mengantongi sertifikasi akan menerima tambahan penghasilan dua kali lipat dari yang mereka terima sekarang.

Meski tidak menyebut jumlah guru dan dosen yang telah mengantongi sertifikasi, namun Indriyono menyatakan bahwa langkah yang ditempuh pemerintah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen agar lebih berkulitas.

"Untuk melahirkan anak didik sebagai generasi pelanjut yang handal di masa datang, maka dibutuhkan tenaga pengajar semua jenjang pendidikan yang memiliki kualifikasi terbaik dengan mengantongi sertifikasi," tambah Indriyono.

Sementara itu, Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo mengatakan, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Sulsel di samping program kesehatan.

Sektor pendidikan telah menjadi prioritas pemerintah daerah bersama bidang kesehatan dengan program pendidikan dan kesehatan gratis. Untuk kesehatan berlaku di semua tempat pelayanan kesehatan dan jenjang pendidikan berlaku dari tingkat dasar hingga pendidikan menengah.

C12-08
Sumber : Ant

Mendiknas Janji Tingkatkan Mutu Pendidik

Imam Prihadiyoko

Selasa, 11 Maret 2008 | 09:51 WIB

Laporan Wartawan Kompas, Imam Prihadiyoko

NUSA DUA, SELASA - Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo mengatakan, saat ini Indonesia sudah mempersiapkan kelembagaan untuk meningkatkan mutu pendidik. Sehingga, diharapkan secara langsung maupun tidak langsung, akan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Hal ini disampaikan Bambang dalam pembukaan Pertemuan ketujuh E-9 Ministerial Review Meeting on Teacher Education and Training di Nusa Dua, Bali Selasa (11/3). "Indonesia saat ini mempunyai dirjen peningkatan mutu dan tenaga kependidikan untuk mengelola peningkatan mutu pendidikan nasional," ujarnya.

Pertemuan ini mengangkat tema "Improvement of Teacher Education and Training as a Focus of Educational System Reform. Pertemuan E-9 ini, pertama kali dilakukan tahun 1990 di Bali. Pertemuan ini dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sembilan negara yang berpenduduk terbesar dunia yang menjadi peserta dalam pertemuan ini adalah, Bangladesh, Brazil, China, India, Indonesia, Meksiko, Mesir, Nigeria dan Pakistan.

Imam Prihadiyoko

Calon Guru Harus Ikuti Pendidikan Profesi

Selasa, 25 November 2008 | 15:55 WIB

JAKARTA, SELASA - Para calon guru akan menempuh cara berbeda dengan guru dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikat sebagai pendidik. Jika guru dalam jabatan menempuh sertifikasi dengan model portofolio, calon guru yang sudah mendapatkan gelar sarjana nantinya harus melamar ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK terpilih untuk mengikuti pendidikan profesi guru.

Hal itu dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, dalam rapat kerja dengan Panitia Adhoc III Dewan Perwakilan Daerah RI, Selasa (25/11). "Untuk guru mata pelajaran, lamanya pendidikan profesi satu tahun dan bagi guru taman kanak-kanak serta sekolah dasar selama enam bulan," ujar Fasli.

LPTK yang akan memberikan pendidikan profesi nantinya tidak sembarangan melainkan harus memenuhi persyaratan seperti pengalaman di bidang pendidikan, tenaga pengajar dan fasilitas. Menurut Fasli, sebetulnya pemerintah telah memulai pendidikan profesi tersebut pada tahun 2006 dan 2007. Namun, baru sebatas untuk guru prajabatan yang dinilai berprestasi dan melalui seleksi khusus. Kuotanya ditetapkan secara khusus oleh Menteri Pendidikan Nasional. Terdapat 790 guru yang telah terseleksi waktu itu.

Indira Permanasari S

Sertifikasi Guru Perlu Dibenahi

jumat, 9 Januari 2009 | 19:59 WIB

JAKARTA, JUMAT — Pelaksanaan uji sertifikasi bagi guru dalam jabatan perlu segera dibenahi supaya tidak merugikan hak-hak para pendidik. Karena itu, pemerintah perlu memperbaiki kinerja penyelenggaraan uji sertifikasi guru secara efektif dan efisien sehingga sekitar 2,7 juta guru di seluruh Indonesia bisa menjadi guru profesional pada 2015.

Pembenahan untuk uji sertifikasi guru ini perlu dilakukan mulai dari pemerintah hingga lembaga pendidik dan tenaga kependidikan atau LPTK yang menilai portofolio guru. "Jangan sampai karena kinerja yang lambat, justru guru yang dirugikan. Banyak para guru yang akhirnya tidak mendapat tunjangan sertifikasi satu kali gaji per bulan yang tidak utuh," kata Sulistiyo, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Se-Indonesia yang dihubungi dari Jakarta, Jumat (9/1).

Menurut Sulistiyo yang juga Rektor IKIP PGRI Semarang, pemerintah harus bisa menyelesaikan uji sertifikasi untuk guru sebelum akhir tahun supaya pada awal tahun berikutnya guru sudah bisa mendapatkan tunjangan profesi karena telah memiliki sertifikat guru profesional seperti yang disyaratkan Undang-undang Guru dan Dosen. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan uji sertifikasi, mulai dari penyerahan portofolio, penilaian, pengumuman, hingga penyerahan sertifikat pendidik sering terlambat dari target waktu yang ditetapkan.

"Perlu juga ditambah lagi LPTK penyelenggara sertifikasi supaya pelaksanaannya berkualitas dan sesuai jadwal. Pemilihan LPTK ini harus yang memenuhi kualifikasi supaya guru profesional yang dihasilkan memang sesuai yang dibutuhkan untuk perbaikan mutu pendidikan saat ini," kata Sulistiyo.

Adapun untuk pendidikan profesi guru yang akan dimulai tahun ini, kata Sulistiyo, pesertanya harus diutamakan dari lulusan LPTK. Hanya untuk guru bidang studi yang memang sulit ditemukan di LPTK saja yang seharusnya dibuka untuk lulusan perguruan tinggi umum. "Ini supaya tidak jadi preseden jika profesi guru hanya untuk mereka yang sulit mencari pekerjaan lain. Profesi guru harus lahir dari orang-orang yang siap menjadi guru berkualitas," jelas Sulistiyo.

Achmad Dasuki, Direktur Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas, mengatakan, pembenahan untuk uji sertifikasi guru terus dilakukan. Supaya tidak lagi tersentral di Depdiknas, pelaksanaan sertifikasi diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Ester Lince Napitupulu

Menengok Sekolah Berstandar Internasional di Sragen

Rabu, 28 Mei 2008 | 12:16 WIB

Kabupaten Sragen menginjak usianya yang ke-262 tahun tepat tanggal 27 Mei 2008. Dengan usia demikian matang, kabupaten yang memosisikan diri sebagai smart regency ini rajin "menjual" potensi daerahnya. Salah satunya adalah sekolah berstandar internasional yang dirintis sejak dua tahun lalu, yakni di Kecamatan Gemolong dan Kecamatan Karangmalang.

Hingga kini, sudah ada dua angkatan yang bersekolah di jenjang taman kanak-kanak dan sekolah dasar (SD) di dua sekolah berstandar internasional (SBI) itu. Rencananya, mulai tahun ajaran ini di kompleks SBI Gemolong akan dibuka SBI di jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang bekerja sama dengan Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (Pasiad). Pasiad bertanggung jawab terhadap pendidikan, bimbingan, kurikulum, dan sistem manajemen sekolah.

"Kami ingin agar generasi muda Sragen mampu bersaing. Bahasa Inggris menjadi kunci pintu gerbang persaingan di era global," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Gatot Supadi, Selasa (27/5).

SBI menekankan aspek pembelajaran melalui pengalaman dengan tujuan memberi modal kecakapan hidup (life skill) agar siswa mampu kreatif menghadapi hidupnya di masa depan. Misalnya, siswa diajak pergi melihat pembuatan tahu, menanam pohon, dan melihat pembuatan KTP di kecamatan.

SBI di Sragen memakai Kurikulum Nasional Plus X. "Maksudnya, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006, tetapi ditambah dengan pengembangan sesuai standar internasional," ucap Koordinator TK/SD SBI Kroyo, Karangmalang, K Mudo Triasmoro bersama Kepala SBI Kroyo Marjono.

Suasana SBI Kroyo yang berstatus sekolah negeri tidak jauh berbeda dengan sekolah negeri non-SBI. Hanya saja, siswa SBI boleh dibilang lebih "beruntung" karena menyediakan fasilitas lebih lengkap, antara lain ruang kelas multimedia, perpustakaan dengan koleksi buku berbahasa Inggris, dan ruang musik. (SRI REJEKI)

Rejeki, Sri