Artikel Terkait:
JAKARTA, SENIN - Besarnya biaya pendidikan yang ditanggung siswa baru, terutama di sekolah negeri, tidak transparan dari awal penerimaan siswa baru. Akibatnya, orangtua siswa baru tidak punya posisi tawar soal pembiayaan pendidikan yang ditetapkan sekolah dan komite sekolah dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Ade Irawan, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch, di Jakarta, Senin (30/6), mengatakan dalam penerimaan siswa baru, posisi orang tua atau masyarakat menjadi tidak berdaya di hadapan sekolah.
”Setiap tahun, biaya pendaftaran sekolah terus saja menjadi persoalan. Ini karena pemerintah melakukan pembiaran dengan tidak sungguh-sungguh menanggung anggaran pendidikan berkualitas di sekolah-sekolah. Masyarakat bisa menuntut tanggung jawab pemerintah karena pendidikan berkualitas menjadi eksklusif untuk mereka yang mampu membayar saja,” kata Ade.
Meskipun sudah diterima dalam pendaftaran siswa baru, sejumlah orangtua siswa di Jakarta dan sekitarnya belum juga mendapat informasi yang jelas mengenai besarnya biaya pendidikan yang dibebankan sekolah kepada siswa. Gambaran besarnya biaya pendidikan yang mesti disiapkan siswa baru tersebut justru didapat dari informasi orang tua siswa pada tahun sebelumnya.
ELN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar