Tampilkan postingan dengan label manajemen sarana prasarana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label manajemen sarana prasarana. Tampilkan semua postingan

Selasa, 26 Mei 2009

Hilangkan Kesenjangan Kualitas Sekolah



Kamis, 27 Maret 2008 | 17:36 WIB

BANDUNG, KAMIS - Pendidikan di Jawa Barat saat ini masih mengalami kesenjangan kualitas sekolah, baik di tingkat antar-daerah (kabupaten/kota) maupun kecamatan.

Kondisi ini, menurut pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, A. Chaedar Alwasilah, tidaklah dapat dibiarkan berlarut-larut. Karena, dapat mempertinggi jurang kesenjangan sosial. Untuk itu, ia menekankan perlunya upaya pemerataan, salah satunya lewat standardisasi sarana prasarana sekolah maupun pembiayaan.

"Di Jepang yang sudah maju sekalipun, sekolah yang dipilih warga bearda di lingkungan yang paling dekat. Sehingga, tidak perlu repot-repot kena macet dan transport. Di sana tidak ada sekolah-sekolah unggulan," ujarnya.

Sejumlah aktivis pendidikan di Kota Bandung kini tengah mendorong upaya pemerataan kualitas sekolah ini lewat usulan kebijakan sistem kluster (pengelompokan sekolah) yang dikombinasikan dengan rayon. Diharapkan stereotip sekolah unggulan bisa dikikis.



Depdiknas Harus Akui Gagal Sediakan Buku Pelajaran

Rabtu, 26 Juli 2008 | 08:00 WIB







JaKARTA, SABTU -
Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, diminta berjiwa besar dan berani mengakui gagal dalam penyediaan buku pelajaran yang tidak membebani masyarakat. Kegagalan pemerintah untuk mengatasi persoalan buku pada setiap tahun ajaran baru jangan dialihkan kepada guru atau penerbit.

”Banyak aturan soal pendidikan dan guru yang dilanggar pemerintah meskipun sudah ada undang-undangnya. Tetapi, pemerintah selalu mengambinghitamkan guru. Kami tidak ikhlas jika persoalan buku mahal semata-mata dialihkan kepada guru yang dinilai kolusi dalam pengadaan buku untuk siswa di sekolah tertentu,” kata Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang dihubungi dari Jakarta, Jumat (25/7).

Pemerintah, kata Sulistiyo, tutup mata terhadap persoalan mahalnya buku dengan tetap tidak membebaskan pajak kertas untuk buku pelajaran. Gembar-gembor program e-book pemerintah juga tanpa perhitungan matang karena masyarakat tidak dapat mengakses buku teks online atau versi cetaknya dengan mudah.

Menurut Fitriani Sunarto, Koordinator Kelompok Independen untuk Advokasi Buku (Kitab), selama ini buku pelajaran sering dianggap sebagai bagian yang terpisahkan dari pelayanan pendidikan. Ketika pemerintah mengumumkan pendidikan gratis, buku pelajaran tidak disubsidi secara penuh.

Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan buku sebagai bagian dari pelayanan pendidikan dan pemerintah berkewajiban menyediakan buku teks bagi semua mata pelajaran di sekolah.

”Kenyataannya malah sebaliknya. Dana bantuan operasional buku justru dipotong. Padahal, buku itu, setidaknya di tingkat pendidikan dasar, harus disediakan secara gratis untuk setiap siswa di sekolah,” papar Fitriani.

Program e-book pun dinilai tidak tepat sasaran. Di Indonesia penyerapan pengguna internet baru mencapai tujuh persen. Buku-buku digital yang dibeli hak ciptanya oleh pemerintah hanya dapat dinikmati para siswa yang memiliki akses ke internet, yang kebanyakan berasal dari golongan keluarga berada di perkotaan.

1.097 pengaduan

Secara terpisah, di Jakarta, Tim Pembinaan Aparatur (Binap) dan Verifikasi Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta menerima 1.097 pengaduan dari masyarakat, sebagian besar soal penjualan buku di sekolah. Tim Binap juga sudah memeriksa 28 kepala sekolah yang diduga menjual buku pelajaran di sekolah kepada murid-muridnya.

Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta Sukesti Martono mengatakan, laporan dari masyarakat melalui layanan pesan singkat sangat beragam, mulai dari saran, pertanyaan, sampai aduan soal paksaan membeli buku di sekolah. Bahkan, ada orangtua siswa yang mengadu dipungut Rp 10.000 untuk biaya perpisahan. ”Kami akan mengklasifikasikan aduan dan bakal menindak setiap pungutan liar di sekolah, sekecil apa pun jumlahnya,” katanya.

Menurut dia, membeludaknya laporan masyarakat membuat jumlah kepala sekolah yang bakal diperiksa bertambah. (ELN/ECA/PIN)



Sumber : Kompas Cetak

perpustakaan harus dibawah kepala sekolah




Jumat, 30 Mei 2008 | 21:40 WIB

YOGYAKARTA, JUMAT - Walaupun sumber daya manusia sudah bagus, untuk maju, perpustakaan sekolah tetap perlu perhatian kepala sekolah. Garis koodinasi perpustakaan harus langsung di bahwa kepala sekolah sehingga urusan pembelian buku, barang, dan inventaris menjadi singkat tanpa birokrasi

Rodatun Widayati, Kepala Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri III Yogyakarta-sekolah yang tahun lalu menyabet juara pertama kategori perpustakaan terbaik-menyampaikan itu dalam Workshop Mengelola Perpustakaan Sekolah di Jogja Expo Center (JEC), Jumat (30/5). Acara itu merupakan rangkaian Kompas Gramedia Fair (KGF) 2008.

"Masih banyak perpustakaan di negeri ini tidak maju karena garis koordinasinya tak langsung di bawah kepala sekolah (kepsek), karena hanya ditempatkan di bawah unit Tata Usaha (TU), atau Bagian Sarana Prasarana (sarpras) sekolah," kata Rodatun.

Dengan garis koordinasi di bawah kepala sekolah, perpustakaan akan mudah berpendapat dan mendapat perhatian. Dari contoh sederhana, misalnya dalam hal pengadaan buku, alat pembersih, pembelian perangkat pendukung, hingga menggelar sejumlah acara.

"Masih saja selalu kita dengar bahwa perpustakaan butuh berbulan-bulan agar usulannya membeli buku terealisasi. Demikian juga untuk beli kain pel. Atau hendak mengadakan acara diskusi. Itu, bagi saya, sungguh memprihatinkan," ujar Rodatun.

Ria Purwiati dari Pusat Informasi Kompas (PIK) yang juga pembicara mengatakan, perpustakaan harus ada kegiatan penunjang seperti diskusi hingga mengundang komunitas. Dari sana, kendala-kendala seperti keterbatasan dana, sedikit ketemu solusinya.

Rustini, peserta seminar yang juga pustakawan SMP 1 Temanggung, Jawa Tengah, mengatakan, pengadaan buku koleksi masih jadi masalah sulit. SDM ada. "Tapi selalu terbentur dana. Ini sepatutnya menjadi pemikiran pemerintah," ujarnya.


PRA

Sarana Pendidikan Telantar


Diposkan Oleh :
admin
Hari/Tanggal :
Jum`at, 17 April 2009 12:10:03
Dibaca :
22 Kali

GAYO LUES - Sejumlah sarana pendidikan di Kabupaten Gayo Lues yang dananya bersumber dari otonomi khusus (Otsus) tahun 2008 belum selesai dikerjakan. Proyek dimaksud dikelola oleh pemerintah provinsi namun sangat disayangkan realisasi di daerah masih minim. Contoh di Kecamatan Dabun Gelang, terdapat sarana pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) baru dikerjakan sekitar lima persen. Namun sangat disayangkan realisasi pembangunan sudah beberapa bulan terbengkalai dan tiang besinya dibiarkan begitu saja. Selain itu, kondisi tiang tidak ada yang tegak berdiri sebagaimana tiang bangunan lain. Pemandangan yang sama terlihat di SMP 2 Blangkejeren. Pembangunan gedung tersebut hingga kini baru siap sekitar 50-60 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Gayo Lues, Samsul Bahri, kepada Serambi, kemarin mengakui banyak sarana pedidikan di Gayo Lues dibangun menggunakan dana Otsus. Penanganan proyek oleh pihak provinsi dan belum selesai dikerjakan. “Dalam rentang waktu yang amat singkat mungkinkah itu bisa terselesaikan,” katanya sambil berharap pihak terkait yang menangani proyek ini segera melanjutkan pembangunan sehingga selesai dikerjakan.

Sementara itu, informasi dari sekretariat daerah Gayo Lues membenarkan beberapa sarana pendidikan belum selesai dikerjakan. “Keterlambatan karena rentang waktu yang tersedia sangat terbatas. Selain itu pengelolaan dana otsus 2008 itu tidak melibatkan Pemkab.” Ditanya terhadap proyek dialihkan ke Pemkab, ia mengakui sesuai Pergub tahun 2009 mengatur pelaksanaan dana otsus dan migas yang telah dikeluarkan peraturan dan penggunaan sekali gus pengelolaan dana tersebut. “Tahun 2009 peraturan gubernur yang telah dikeluarkan masalah pengelolaan dana otsus dan migas langsung dikelola oleh Pemkab daerah atau kabupaten masing-masing,” ujar sumber itu.(c40)

Sumber : Serambi Indonesia

Pendidikan Gratis Perlu Pengawasan





Selasa, 20 Januari 2009 | 20:32 WIB

JAKARTA, SELASA — Pengucuran bantuan operasional sekolah masih membutuhkan pengawasan. Untuk pengawasan tersebut, pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional.

Hal itu terungkap dalam sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan gratis pendidikan dasar tahun 2009 kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi oleh Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, Selasa (20/1). Dalam kesempatan yang sama, disosialisasikan pula Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Rasiyo, mengatakan, pelaksanaan pendidikan gratis yang oleh pemerintah dilaksanakan dengan mengucurkan BOS masih membutuhkan pengawasan. Di Jawa Timur misalnya, pemerintah provinsi membiayai sendiri dari APBD untuk pengawasan. "Kami mengangkat 6.000 pengawas dengan jumlah sekolah SD/MI sebanyak 33.000 dan SMP/MTs sebanyak 3.000 sekolah."

"Tugas pengawas membina sekolah, merancang, memakai, mempertanggungjawabkan penggunaan dana, dan melaporkan dana secara intensif. Untuk pengawasan itu sendiri dibutuhkan anggaran," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Rahmad Derita menambahkan, pengawasan menjadi sangat penting. Hal ini mengingat pengetahuan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi sumber utama menggratiskan pendidikan menjadi dominasi kepala sekolah, sedangkan guru dan pengawas belum terlibat.

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, batasan pendidikan gratis mengikuti peraturan pemerintah tentang pendanaan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, operasional, dan personal. Pemerintah menyediakan dana untuk biaya investasi lahan, sarana, dan prasarana pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah. Biaya satuan BOS termasuk BOS Buku per siswa per tahun mulai Januari 2009 naik. Untuk SD di kota diberikan Rp 400.000, SD di kabupaten Rp 397.000, SMP di kota Rp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp 570.000.

"Belum semua biaya ditanggung pemerintah. Bahkan, buku pelajaran juga belum sepenuhnya tercakup dalam biaya operasional sekolah, ujarnya." Pemerintah daerah wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD apabila BOS dari Depdiknas belum mencukupi. Dia menambahkan, masih ada biaya yang sulit dicakup oleh BOS seperti ekstrakurikuler atau darmawisata dan berada di wilayah abu-abu. Untuk itu, Bambang berharap pemerintah melalui peraturan daerah dapat menegaskan kembali pos-pos komponen tersebut sehingga menjadi lebih jelas.


Indira Permanasari S

UN Harus Diikuti Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah

Senin, 7 April 2008 | 15:44 WIB

JAKARTA, SENIN - Ujian Nasional (UN) sebagai standar mutu pendidikan hendaknya diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta tenaga guru. Jika tidak standar mutu yang ditetapkan selalu minimalis. Demikian komentar Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat terhadap UN saat ditemui dalam acara peluncuran Program Open, Distance and E-Learning untuk Transformasi Masyarakat Islam Melalui Pesantren di Hotel Nikko, Jakarta, Senin (7/4).

"Menurut saya jika penetapan standar tidak diikuti fasilitas sarana dan guru, maka implikasinya UN standarnya tidak naik-naik, selalu minimalis, selalu kalah bersaing dengan negara lain," kata Komarrudin.

Penyelenggaraan UN tanpa melengkapi sarana dan prasarana di seluruh wilayah Indonesia, lanjut Komarrudin juga merupakan ketidakadilan bagi mereka yang tidak memiliki fasilitas dan tenaga guru yang memadai. "Seperti sekolah-sekolah di daerah terpencil yang bangunannya tidak layak, gurunya cuma satu, sekolahnya bocor, kalau diperlakukan sama, yah kasihan," katanya.

Saat ditanya tentang pro kontra UN dijadikan sebagai syarat kelulusan, Komarrudin menjawab, "Karena (UN) sudah berjalan, kita ikuti saja, lalu disurvei plus-minusnya. Kalau saya belum bisa (memilih pro atau kontra) karena saya belum punya data-data yang akurat. Kita nggak bisa ngomong pernyataan politik tanpa ada data yang akurat, kalau selama ini kecenderungan orang kan hanya opini."

Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan saat ini tidak ada keresahan dalam masyarakat mengenai UN, semua pihak mendukung. "Tidak ada keresahan, yang ada kesigapan. Saya baca dimana-mana, baik koran pusat dan daerah, pemerintah daerah maupun orang tua supaya memberikan dukungan yang resahkan cuma wartawan," ujarnya.


DIV

Sarana Pendidikan


LABORATORIUM
Laboratorium merupakan bagian yang sangat penting dari proses belajar mengajar di pendidikan tinggi, diharapkan dengan kebaradaan laboratorium yang memadai mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh secara teoritis untuk membuktikan kebenarannya. STT STIKMA Internasional terus berusaha melengkapi laboratorium yang sudah dimiliki dan sudah dipersiapkan baik untuk dipergunakan bersama ataupun dipergunakan khusus untuk masing-masing program studi. Laboratorium dan Studio yang disiapkan STT STIKMA Internasional, antara lain :

  1. Ruang Server
    Ruangan ini digunakan sebagai pusat jaringan komputer. Di dalamnya terdapat bank data (data mahasiswa, karyawan, dosen), server yang dilengkapi dengan perangkat lunak yang berorientasi jaringan serta service/layanan seperti e-mail local, e-mail on line, e-education, dan lain sebagainya.
  2. Laboratorium Desain, Animasi, dan Internet
    Laboratorium ini dipergunakan sebagai sarana kegiatan praktikum Jurusan Teknik Informatika Spesialisasi Teknik Animasi Grafis Komputer dan Jurusan Teknik Arsitektur. Laboratorium ini menggunakan sistem operasi Windows XP yang dilengkapi dengan perangkat lunak grafis 2D,grafis 3D, animasi, dan Internet.
  3. Laboratorium Pemrograman Komputer
    Laboratorium ini dipergunakan sebagai sarana kegiatan praktikum pemrograman komputer untuk jurusan Teknik Informatika. Laboratoium ini menggunakan sistem operasi Windows XP yang dilengkapi perangkat lunak untuk pemrograman komputer.
  4. Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data
    Laboratorium ini dipergunakan sebagai sarana kegiatan praktikum Pengolahan Data Elektronik dan Paket Program Niaga, selain juga dipergunakan sebagai laboratorium pemrograman. Laboratorium ini menggunakan sistem operasi Windows XP yang dilengkapi perangkat lunak untuk pengolahan data, dan aplikasi niaga, selain juga perangkat lunak pemrograman.
  5. Laboratorium Basis Data dan Internet
    Laboratorium ini dipergunakan sebagai sarana kegiatan praktikum pengolahan basis data dan aplikasi Internet. Laboratorium ini menggunakan sistem operasi Windows XP yang dilengkapi perangkat lunak untuk pengolahan basis data dan Internet.
  6. Laboratorium Jaringan Komputer
    Laboratorium ini berfungsi sebagai sarana kegiatan praktium Jaringan Komputer dengan multi Sistem Operasi terintegrasi. Laboratorium ini juga berfungsi untuk sarana demo mata kuliah komunikasi data.
  7. Laboratorium Elektronika Digital
    Laboratorium ini berfungsi sebagai kegiatan praktikum matakuliah Elektronika Digital yang dilengkapi 60 perangkat praktikum, 30 perangkat cadangan dengan asesorisnya. Untuk berlangsungnya praktikum, praktikan menggunakan buku panduan praktikum, yang terdiri dari delapan bab materi.
Disamping sebagai perangkat praktikum mahasiswa, perangkat tersebut juga digunakan untuk penelitian dan pengembangan bagi mahasiswa dan dosen.

Terakhir Diupdate ( Kamis, 29 Januari 2009 07:48 )








DKI Akan Rehabilitasi 65 Persen Gedung Sekolah


Selasa, 3 Februari 2009 | 17:02 WIB

JAKARTA, SELASA — Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merehabilitasi 321 gedung sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN. Jumlah ini jauh dari yang diusulkan pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada DPRD.

Dalam jumpa pers di balai kota, Selasa (3/2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemprov DKI Jakarta Didi Sugandi mengatakan, ke-321 gedung sekolah ini terbagi dalam 3 tipe rehabilitasi. Yakni rehab total sebanyak 19 sekolah, rehab sedang 10 sekolah, dan rehab berat 229 sekolah.

"Data rekapitulasi gedung sekolah yang diusulkan sebesar 497 gedung, 321 gedung dikerjakan tahun ini dan sisanya 179 gedung sekolah belum masuk target rehab tahun ini," katanya. Pada rehab total realisasi anggaran mencapai sekitar Rp 233 miliar dan rehab berat sebanyak Rp 348 miliar, sementara Didi tidak merinci besaran untuk rehabilitasi sedang.

Adapun kriteria sebuah sekolah masuk rehab total adalah umur bangunan lebih dari 30 tahun, tingkat kerusakan lebih dari 65 persen, tidak memilik ruang penunjang serta konstruksi belum standar, masih menggunakan bahan kayu yang sudah rapuh, dan konstruksi bangunan tidak dapat dipertahankan.

Untuk jenis rehabilitasi berat, kriterianya mencakup tingkat kerusakan di atas 45-65 persen dan tidak rawan banjir setiap musim hujan. Adapun untuk rehab sedang, tingkat kerusakan hanya berada pada kisaran 20-45 persen, atap menggunakan baja ringan dan dalam kondisi baik serta pada umumnya kerusakan hanya di pintu dan jendela.

Ujang Arifin, Kepala Sekretariat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang ikut mendampingi Didi menjelaskan bahwa gedung sekolah yang ada pada saat ini 46,60 persen di antaranya belum dilengkapi sarana penunjang pendidikan. Padahal, ketentuan sarana penunjang sudah diatur Permendiknas No 24/2008.

"Permendiknas mengatur standar sarana prasarana sebuah gedung sekolah yang di dalamnya memuat 7 ruang sarana penunjang. Kenyataan di lapangan, 820 gedung belum dilengkapi sarana penunjang," ujarnya. Jumlah tersebut, diungkapkan Ujang, terdiri dari 660 SDN, 105 SMPN, 28 SMAN, dan 16 SMKN.

Kondisi di lapangan juga memberikan kenyataan bahwa 18 persen gedung dalam kondisi ambruk, 22, 2 persen kondisi rusak berat, dan 13 persen kondisi rusak sedang.


C2-09

Minim, Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar

Staf Perpustakaan Nasional merapikan catatan katalog koleksi data yang masih dilakukan dengan sistem katalogisasi manual di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Salemba, Jakarta, Senin (6/10). Saat ini Perpustakaan Nasional sedang menyiapkan sistem digitalisasi pada materi maupun sistem database koleksi sehingga akan lebih mudah diakses dan dimanfaatkan masyarakat.
Selasa, 13 Januari 2009 | 22:52 WIB

JAKARTA, SELASA - Fasilitas perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana di sekolah yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan masih rendah. Kondisi perpustakaan yang memprihatinkan, baik soal ruangan perpustakaan maupun koleksi buku-buku yang tersedia, justru terjadi di tingkat pendidikan dasar.

Dari data Departemen Pendidikan Nasional, pada 2008 tercatat baru 32 persen SD yang memiliki perpustakaan, sedangkan di tingkat SMP sebanyak 63,3 persen. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan ruang perpustakaan di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar sekitar 10 persen.

Yanti Sriyulianti, Koordinator Education Forum, di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat bisa menuntut pemerintah pusat dan daerah jika terjadi kesenjangan mutu pendidikan akibat sarana dan prasarana yang timpang di antara perkotaan dan pedesaan atau di antara sekolah-sekolah yang ada.

Perpustakaan yang merupakan salah satu tempat untuk siswa dan guru mencari sumber belajar belum dianggap penting. Keberadaan perpustakaan hanya sekadar memenuhi syarat tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya fasilitas perpustakaan disediakan dan bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan guru untuk menumbuhkan minat baca.

Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan, mengatakan pendidikan dasar di Indonesia yang diamanatkan konstitusi untuk menjadi prioritas pemerintah masih berlangsung ala kadarnya. Pemerintah masih berorientasi pada menegejar angka statistik soal jumlah anak usia wajib belajar yang bersekolah, sedangkan mutu pendidikan dasar masih minim.

Padahal, soal sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar nasional sarana dan prasarana. Peraturan ini memberi arah soal keberadaan perpustakaan di setiap sekolah.


ELN

Senin, 25 Mei 2009

Optimalisasi Perpustakaan Sekolah untuk Menumbuhkan Minat Baca


2 12 200

Oleh: Wahyudiati S.Sos

Keberadaan perpustakaan sekolah di suatu sekolah adalah sangat penting. Ibarat tubuh manusia, perpustakaan adalah organ jantung yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Bahkan karena sangat pentingnya keberadaan perpustakaan sekolah ini, pemerintah mencanangkan bulan September sebagai bulan gemar membaca dan hari kunjung perpustakaan.

Perpustakaan sekolah menyediakan informasi dan ide yang merupakan dasar keberhasilan fungsional dalam masyarakat masa kini yang berbasis pengetahuan dan informasi. Perpustakaan sekolah membekali peserta didik berupa keterampilan pembelajaran sepanjang hayat serta imajinasi, memungkinkan mereka hidup sebagai warganegara yang bertanggungjawab. Syarat mutlak peserta didik untuk dapat menggunakan perpustakaan adalah mereka harus bisa membaca dan mempunyai minat baca.

Membaca adalah keterampilan pertama yang diajarkan guru kepada peserta didik di bangku sekolah. Pengertian membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:72) adalah sebagai berikut: arti kata kerja (verb) baca atau membaca adalah (1) melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati); (2) mengeja atau melafalkan apa yang tertulis; (3) mengucapkan; (4) mengetahui, meramalkan; (5) menduga; memperhitungkan; memahami. Berdasarkan pegertian membaca tersebut ada 4 hal yang menjadi syarat agar kita dapat membaca dengan baik yaitu :

1. Pemahaman Tentang Huruf

3.Pemahaman tentang Gambar/kode

2. Pemahaman Angka

4.Pemahaman Bahasa

Semua bahan pustaka dalam bentuk apapun pada umumnya berisi keempat hal tersebut. Huruf, angka dan gambar disusun dalam suatu bahasa tertentu dan agar lebih menarik perhatian pembacanya biasanya huruf, angka dan gambar disusun dengan lay out yang menarik, dibuat berwarna-warni, dibuat tebal dan tipis dan lain sebagainya agar memudahkan pembaca memahami isi/maksud dari yang tertulis.

Membaca dapat digambarkan sebagai sebuah jendela untuk melihat, mengetahui, memahami dan menduga masa lalu, masa kini dan masa depan dunia. Dari berbagai referensi beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari membaca adalah :

· Meningkatkan kinerja otak IQ, EQ ,SQ.

· Mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas yang kuat.

· Membuka wawasan dunia yang luas dan kaya.

· Menimba pengetahuan.

· Berbagi pengalaman hidup dengan tokoh cerita yang dibaca.

· Mengembangkan keterampilan-keterampilan yang praktis.

· Menumbuhkan nilai etika dan moral sesama manusia.

· Mengekspresikan emosi dan perasaan yang dimiliki.

· Menajamkan daya ingat.

· Mengasah intelektual.

· Mempelajari estetika tulisan dan bahasa.

· Menambah keterampilan berbahasa Indonesia yang baik.

I. Minat Baca

Charles W. Elliot seorang tokoh pendidikan AS yang hidup tahun 1834-1926 mengatakan: “Mau tahu siapa teman paling setia, tidak cerewet, gampang ditemui, sekaligus guru nan bijak dan sabar? Dialah buku.”

Sungguh bijak ungkapan Charles W.Elliot itu. Namun, bagaimana keadaan bangsa kita dalam hal membaca? Berdasarkan laporan World Bank “Educational in Indonesia-From Crisis to Recovery” (1998) kemampuan membaca anak-anak Indonesia masih rendah. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Vincent Greanary bahwa peserta didik-peserta didik kelas enam SD di Indonesia kemampuan membacanya hanya 51,7 berada di urutan paling akhir setelah Filipina(52,6), Thailand (65,1), Singapura (74,0) dan Hongkong (75,5). (Ki Supriyoko:2004).

Demikian juga kebiasaan membaca pada masyarakat umum juga masih rendah. Salah satu indikatornya adalah jumlah surat kabar yang dikonsumsi oleh masyarakat. Idealnya setiap surat kabar dikonsumsi sepuluh orang, tetapi di Indonesia angkanya 1:45; artinya setiap 45 orang mengonsumsi satu surat kabar. Di Filipina angkanya 1:30 dan di Sri Lanka angkanya 1:38.

Indikator lainnya kebiasaan membaca masih rendah dapat dilihat dari rendahnya pengunjung perpustakaan. Kepala Perpustakaan Nasional, Dady P. Rachmanata, menyampaikan informasi mengenai rendahnya pengunjung perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah di seluruh Indonesia. Dari pengunjung yang datang ke perpustakaan itu, yang meminjam buku hanya 10 sampai dengan 20 persen. Jika peminjam buku tersebut diasumsikan yang mempunyai kebiasaan membaca maka tingkat kebiasaan membaca kita baru 10 sampai dengan 20 persen. Padahal di negara maju angkanya mencapai 80 persen. Berdasarkan data di atas dalam soal membaca, masyarakat kita kalah dibandingkan dengan masyarakat negara berkembang lainnya seperti Filipina apalagi dengan negara maju seperti antara lain Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

UNDP dalam salah satu publikasinya menyatakan, “Human Development Index 2003” (2003), Indonesia ditempatkan di peringkat 112 dari 174 negara dalam hal kualitas bangsa. Dalam daftar tersebut Indonesia di bawah Vietnam (109), Thailand (74), Malaysia (58), dan Brunei Darussalam (31). United Nations Development Programme (UNDP) menjadikan angka melek huruf sebagi salah satu indikator untuk mengukur kualitas bangsa. Tinggi rendahnya angka melek huruf menentukan tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) dan tinggi rendahnya HDI menentukan kualitas bangsa. Dari data di tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas bangsa Indonesia masih lebih rendah dibanding negara tetangga Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dengan demikian kebiasaan membaca, baik langsung maupun tidak langsung sangat menentukan kualitas bangsa.

II. Peran Perpustakan Sekolah

Hampir dipastikan setiap orang pasti pernah membaca namun intensitas dan efektifitasnya yang berbeda-beda. Jika menengok data-data yang telah dipaparkan pada tulisan di atas dapat disimpulkan secara umum intensitas dan efektifitas membaca masyarakat Indonesia masih rendah. Oleh karena itu sangat penting untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia guna meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa. Namun pekerjaan ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan karena kita tentu paham bahwa merubah kebiasaan adalah hal yang paling sulit. Solusi yang paling baik adalah dengan memperbaiki kualitas generasi penerus kita yaitu membangun kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan dan menanamkan kebiasaan membaca sejak dini (anak-anak). Untuk kepentingan ini ada 3 stakeholder utama yang harus saling bahu membahu untuk menanamkan minat baca sejak dini:

1. Pemerintah/Depdiknas/Sekolah dalam hal pendanaan untuk pembinaan koleksi perpustakan sekolah.

2. Guru sebagai pelaksana pendidikan untuk lebih intensif dalam mendorong dan meningkatkan minat baca pada peserta didik.

3. Orangtua/wali dari peserta didik sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan si anak harus menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini di lingkungan keluarga. Orang tua sebaiknya memberikan teladan bagi putra putrinya untuk gemar membaca. Sesuai dengan prinsip psikologi bahwa cara bertindak seseorang akan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang terekam dalam memori otaknya semasa kecil.

Di sekolah guru dapat mengajak peserta didik untuk membaca/menelaah buku-buku yang menarik di perpustakaan dan memberi tugas yang sumbernya dicari di perpustakaan. Guru dapat pula mewajibkan peserta didik membaca sebuah buku setiap minggu, dan orang tua wajib menandatangani laporannya. Guru dibantu pustakawan sebaiknya mengajarkan juga kepada peserta didik bagaimana menggunakan perpustakaan; mengenal, mencari, mengumpulkan, mengorganisasikan informasi, dan menyajikan hasil informasi yang dibutuhkan.

Sekolah dapat menumbuhkan minat baca peserta didik dengan menjadikan perpustakaan bersifat aktif dan kondusif. Perpustakaan sekolah dapat mengadakan kelompok (club) baca, hari baca, wajib baca, jam baca dalam seminggu, bedah buku, story telling, berbagai macam perlombaan misal: membuat cerpen, membuat dan baca puisi, bedah buku, dsb. Untuk merangsang peserta didik agar rajin berkunjung ke perpustakaan dan meminjam buku, perpustakaan sekolah dapat memberikan hadiah atau penghargaan kepada pengunjung/anggota perpustakaan yang paling rajin datang dan meminjam buku yang diadakan secara berkala, misalnya tiap semester atau tiap tahun.

Jam buka layanan perpustakaan sekolah sebaiknya diatur sedemikian rupa agar peserta didik mempunyai waktu longgar untuk datang ke perpustakaan. Umumnya perpustakaan sekolah buka layanan saat jam istirahat sekolah. Padahal disamping jam istirahat yang sangat terbatas, biasanya pada saat jam istirahat murid banyak yang pergi ke kantin sekolah, musholla dan lain-lain. Untuk mengatasi hal ini, perpustakaan bisa menambah jam buka layanannya saat jam pelajaran telah usai. Jadi peserta didik mempunyai alternatif waktu selain jam istirahat untuk mengunjungi dan mencari informasi yang dibutuhkannya di perpustakaan.

Koleksi perpustakaan sekolah disesuaikan dengan kebutuhan akan informasi peserta didiknya. Tentu kebutuhan akan informasi peserta didik untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas berbeda-beda. Apalagi untuk perpustakaan taman kanak-kanak. Dalam dimensi perkembangan psikologis, anak usia SD bacaanya yang ringan yang lebih untuk tujuan membangun kesenangan membaca. Pada akhir usia anak-anak, isi bacaannya didominasi oleh fungsi pengamatan. Di tingkat SLTP anak bukan lagi membaca untuk kesenangan tapi juga untuk meningkatkan pengetahuan. Sedangkan di SLTA, di usia remaja ini (15-17 tahun) isi bacaan anak di dominasi fungsi penalaran secara secara intelektual.

Perpustakaan sekolah selain mengoleksi buku-buku pelajaran, juga hendaknya memuat buku-buku yang digemari peserta didik (remaja) masa kini, misalnya ”Harry Potter”. Perpustakaan sekolah bisa juga mengoleksi buku komik, fiksi dan cerita rakyat yang bermuatan nilai positif, menarik dan mendidik. Untuk meningkatkan kenyamanan membaca dan agar peserta didik betah di perpustakaan, selama jam buka perpustakaan bisa diperdengarkan musik yang lembut. Ruangan perpustakaan juga diusahakan dilengkapi alat pengatur suhu udara.

Buku paket pelajaran tetap bisa menjadi koleksi buku perpustakaan sekolah. Akan lebih baik lagi kalau perpustakaan sekolah juga mengoleksi buku pendamping pelajaran. Jadi peserta didik mempunyai alternatif bacaan buku pelajaran selain buku paket. Koleksi buku perpustakaan sebaiknya juga spesifik, yaitu buku yang dibutuhkan peserta didik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar tetapi sulit diakses oleh peserta didik, baik itu karena harganya mahal atau terbatas.

Undang-undang nomor 25 tahun tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan sumber daya pendidikan yang penting dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Renstra Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Departemen Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kegiatan pokok dalam upaya peningkatan kualitas Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah diantaranya adalah peningkatan penyediaan penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku dan alat peraga pendidikan, perpustakaan dan laboratorium bagi sekolah negeri dan swasta secara bertahap.

Apabila konsep tersebut telah terwujud maka betapa pentingnya perpustakaan di sekolah sehingga merupakan Pusat Sumber Belajar yang begitu besar dalam mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan. Fungsi Perpustakaan Sekolah dengan demikian tidak dapat dipandang remeh. Sekolah harus menyadari betul tentang hal ini sehingga:

  1. Sekolah akan berusaha mengembangkan perpustakaannya karena informasi dan pengetahuan baru lebih cepat berkembang dibanding dengan apa yang telah ada di sekolah.
  2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, maka guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik namun beralih fungsi untuk memfasilitasi belajar mengajar peserta didik.(Sumardjo, 2004:2)

Membangun perpustakaan sekolah yang bermutu membutuhkan dana yang cukup besar, berbagai aspek perpustakaan yang harus dipenuhi, meliputi status perpustakaan, ruang perpustakaan, tenaga terampil, sarana dan prasarana, koleksi, layanan, pengguna perpustakaan, dana dan lain-lain. Pemerintah seharusnya menyediakan sarana tersebut dan hal itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam pengembangan Perpustakaan Sekolah agar berfungsi sebagaimana mestinya.

III. Penutup

Perpustakaan sebagai jantung suatu lembaga pendidikan yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang langsung mempengaruhi hasil pendidikan serta menentukan masa depan pendidikan itu sendiri. Perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar, sehingga mutu perpustakaan menentukan mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Perpustakaan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas dan menghidupkan pembelajaran. Dengan mengoptimalkan peran dan fungsi perpustakaan sekolah, otomatis memupuk dan meningkatkan minat baca peserta didik. Minat baca akan menjadi budaya baca yang dapat meningkatkan kualitas generasi muda ke arah yang lebih baik lagi dan tentunya dapat meningkatkan kualitas bangsa. Telah terbukti, jika para pustakawan dan guru bekerja sama, maka pesrta didik akan mencapai tingkat literasi, kemampuan membaca, belajar, memecahkan masalah serta keterampilan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih tinggi.

Senin, 16 Maret 2009

Minim, Perpustakaan di Tingkat Pendidikan Dasar

Selasa, 13 Januari 2009 | 22:52 WIB

JAKARTA, SELASA - Fasilitas perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana di sekolah yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan masih rendah. Kondisi perpustakaan yang memprihatinkan, baik soal ruangan perpustakaan maupun koleksi buku-buku yang tersedia, justru terjadi di tingkat pendidikan dasar.

Dari data Departemen Pendidikan Nasional, pada 2008 tercatat baru 32 persen SD yang memiliki perpustakaan, sedangkan di tingkat SMP sebanyak 63,3 persen. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan ruang perpustakaan di sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan dasar sekitar 10 persen.

Yanti Sriyulianti, Koordinator Education Forum, di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat bisa menuntut pemerintah pusat dan daerah jika terjadi kesenjangan mutu pendidikan akibat sarana dan prasarana yang timpang di antara perkotaan dan pedesaan atau di antara sekolah-sekolah yang ada.

Perpustakaan yang merupakan salah satu tempat untuk siswa dan guru mencari sumber belajar belum dianggap penting. Keberadaan perpustakaan hanya sekadar memenuhi syarat tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya fasilitas perpustakaan disediakan dan bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan guru untuk menumbuhkan minat baca.

Abbas Ghozali, Ketua Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan, mengatakan pendidikan dasar di Indonesia yang diamanatkan konstitusi untuk menjadi prioritas pemerintah masih berlangsung ala kadarnya. Pemerintah masih berorientasi pada menegejar angka statistik soal jumlah anak usia wajib belajar yang bersekolah, sedangkan mutu pendidikan dasar masih minim.

Padahal, soal sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar nasional sarana dan prasarana. Peraturan ini memberi arah soal keberadaan perpustakaan di setiap sekolah.

Gresik Resmikan Sarana Pendidikan Senilai Rp 17,6 Miliar

Rabu, 4 Juni 2008 | 16:31 WIB

GRESIK, RABU- Bupati Gresik Robbach Ma'sum, Rabu (4/6), meresmikan 396 sarana pendidikan yang tersebar di 69 sekolah negeri dan 330 lembaga pendidikan swasta. Sarana pendidikan termasuk gedung sekolah, laboratorium, dan taman pendidikan Al Quran didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik senilai Rp 17,6 miliar. Penandatanganan prasasti dipusatkan di Aula Sunan Giri SMA Negeri 1 Gresik.

Robbach berharap, seluruh sarana yang dibangun bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dan sumber daya pendidik lebih ditingkatkan. Para kepala sekolah harus selalu memperbaiki manajemen pendidikan di sekolah masing-masing. "Kalau perlu metode dalam mempersiapkan materi pendidikan setiap guru selalu diperbaiki, jangan sampai tetap seperti zaman dulu," kata Robbach.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Husnul Khuluq menambahkan, kualitas pendidikan di Gresik saat ini lebih baik dibanding kota lain di Jawa Timur. Pada tahun 2007 biaya pendidikan yang dikeluarkan dari APBD sebesar Rp 77,216 miliar atau 22,5 persen dari APBD. "Jumlah tersebut tidak termasuk gaji guru sehingga Gresik menganggarkan pendidikan lebih dari 20 persen sebagaimana amanat undang-undang," kata Khuluq.

Menurut dia, biaya yang besar serta pembangunan sarana dan prasarana yang telah dianggarkan oleh APBD harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. "Yang terpenting keterjangkauan pendidikan untuk golongan masyarakat tidak mampu. Jangan sampai ada anak orang tidak mampu tidak sekolah atau tak mampu membayar sekolah di Gresik," katanya.

DKI Akan Rehabilitasi 65 Persen Gedung Sekolah

Selasa, 3 Februari 2009 | 17:02 WIB

JAKARTA, SELASA — Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merehabilitasi 321 gedung sekolah SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN. Jumlah ini jauh dari yang diusulkan pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada DPRD.

Dalam jumpa pers di balai kota, Selasa (3/2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemprov DKI Jakarta Didi Sugandi mengatakan, ke-321 gedung sekolah ini terbagi dalam 3 tipe rehabilitasi. Yakni rehab total sebanyak 19 sekolah, rehab sedang 10 sekolah, dan rehab berat 229 sekolah.

"Data rekapitulasi gedung sekolah yang diusulkan sebesar 497 gedung, 321 gedung dikerjakan tahun ini dan sisanya 179 gedung sekolah belum masuk target rehab tahun ini," katanya. Pada rehab total realisasi anggaran mencapai sekitar Rp 233 miliar dan rehab berat sebanyak Rp 348 miliar, sementara Didi tidak merinci besaran untuk rehabilitasi sedang.

Adapun kriteria sebuah sekolah masuk rehab total adalah umur bangunan lebih dari 30 tahun, tingkat kerusakan lebih dari 65 persen, tidak memilik ruang penunjang serta konstruksi belum standar, masih menggunakan bahan kayu yang sudah rapuh, dan konstruksi bangunan tidak dapat dipertahankan.

Untuk jenis rehabilitasi berat, kriterianya mencakup tingkat kerusakan di atas 45-65 persen dan tidak rawan banjir setiap musim hujan. Adapun untuk rehab sedang, tingkat kerusakan hanya berada pada kisaran 20-45 persen, atap menggunakan baja ringan dan dalam kondisi baik serta pada umumnya kerusakan hanya di pintu dan jendela.

Ujang Arifin, Kepala Sekretariat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang ikut mendampingi Didi menjelaskan bahwa gedung sekolah yang ada pada saat ini 46,60 persen di antaranya belum dilengkapi sarana penunjang pendidikan. Padahal, ketentuan sarana penunjang sudah diatur Permendiknas No 24/2008.

"Permendiknas mengatur standar sarana prasarana sebuah gedung sekolah yang di dalamnya memuat 7 ruang sarana penunjang. Kenyataan di lapangan, 820 gedung belum dilengkapi sarana penunjang," ujarnya. Jumlah tersebut, diungkapkan Ujang, terdiri dari 660 SDN, 105 SMPN, 28 SMAN, dan 16 SMKN.

Kondisi di lapangan juga memberikan kenyataan bahwa 18 persen gedung dalam kondisi ambruk, 22, 2 persen kondisi rusak berat, dan 13 persen kondisi rusak sedang.

UN Harus Diikuti Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah

Senin, 7 April 2008 | 15:44 WIB

JAKARTA, SENIN - Ujian Nasional (UN) sebagai standar mutu pendidikan hendaknya diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta tenaga guru. Jika tidak standar mutu yang ditetapkan selalu minimalis. Demikian komentar Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat terhadap UN saat ditemui dalam acara peluncuran Program Open, Distance and E-Learning untuk Transformasi Masyarakat Islam Melalui Pesantren di Hotel Nikko, Jakarta, Senin (7/4).

"Menurut saya jika penetapan standar tidak diikuti fasilitas sarana dan guru, maka implikasinya UN standarnya tidak naik-naik, selalu minimalis, selalu kalah bersaing dengan negara lain," kata Komarrudin.

Penyelenggaraan UN tanpa melengkapi sarana dan prasarana di seluruh wilayah Indonesia, lanjut Komarrudin juga merupakan ketidakadilan bagi mereka yang tidak memiliki fasilitas dan tenaga guru yang memadai. "Seperti sekolah-sekolah di daerah terpencil yang bangunannya tidak layak, gurunya cuma satu, sekolahnya bocor, kalau diperlakukan sama, yah kasihan," katanya.

Saat ditanya tentang pro kontra UN dijadikan sebagai syarat kelulusan, Komarrudin menjawab, "Karena (UN) sudah berjalan, kita ikuti saja, lalu disurvei plus-minusnya. Kalau saya belum bisa (memilih pro atau kontra) karena saya belum punya data-data yang akurat. Kita nggak bisa ngomong pernyataan politik tanpa ada data yang akurat, kalau selama ini kecenderungan orang kan hanya opini."

Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan saat ini tidak ada keresahan dalam masyarakat mengenai UN, semua pihak mendukung. "Tidak ada keresahan, yang ada kesigapan. Saya baca dimana-mana, baik koran pusat dan daerah, pemerintah daerah maupun orang tua supaya memberikan dukungan yang resahkan cuma wartawan," ujarnya.

Gresik Resmikan Sarana Pendidikan Senilai Rp 17,6 Miliar

Rabu, 4 Juni 2008 | 16:31 WIB

GRESIK, RABU- Bupati Gresik Robbach Ma'sum, Rabu (4/6), meresmikan 396 sarana pendidikan yang tersebar di 69 sekolah negeri dan 330 lembaga pendidikan swasta. Sarana pendidikan termasuk gedung sekolah, laboratorium, dan taman pendidikan Al Quran didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik senilai Rp 17,6 miliar. Penandatanganan prasasti dipusatkan di Aula Sunan Giri SMA Negeri 1 Gresik.

Robbach berharap, seluruh sarana yang dibangun bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dan sumber daya pendidik lebih ditingkatkan. Para kepala sekolah harus selalu memperbaiki manajemen pendidikan di sekolah masing-masing. "Kalau perlu metode dalam mempersiapkan materi pendidikan setiap guru selalu diperbaiki, jangan sampai tetap seperti zaman dulu," kata Robbach.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Husnul Khuluq menambahkan, kualitas pendidikan di Gresik saat ini lebih baik dibanding kota lain di Jawa Timur. Pada tahun 2007 biaya pendidikan yang dikeluarkan dari APBD sebesar Rp 77,216 miliar atau 22,5 persen dari APBD. "Jumlah tersebut tidak termasuk gaji guru sehingga Gresik menganggarkan pendidikan lebih dari 20 persen sebagaimana amanat undang-undang," kata Khuluq.

Menurut dia, biaya yang besar serta pembangunan sarana dan prasarana yang telah dianggarkan oleh APBD harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. "Yang terpenting keterjangkauan pendidikan untuk golongan masyarakat tidak mampu. Jangan sampai ada anak orang tidak mampu tidak sekolah atau tak mampu membayar sekolah di Gresik," katanya.